Ungkapan bernada Sofistri (Penalaran yang masuk akal, namun keliru) bisa dibaca dari jalan pikiran Gamawan tentang Lurah Susan dan FPI. Disini Gamawan seakan-akan merangkul FPI menjadi bagian dari bernegara dan berhubungan dengan ormas, padahal secara legal konstitusional FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri, bahkan Gamawan kerap menyatakan soal status ilegal FPI ini. Namun dalam keterangan ke pers Kamis, 23 Oktober 2013. Gamawan malah menyatakan Kepala Daerah bisa bekerjasama dengan FPI.

Sementara di waktu-waktu lalu, Gamawan malah dengan naif menyatakan Lurah Susan mundur saja.  Padahal Lurah Susan tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional, Lurah Susan bekerja baik, kesalahan Lurah Susan menurut Gamawan justru masuk ke dalam wilayah keyakinan agama-nya dan soal keyakinan agama sudah jelas dilindungi oleh Undang-Undang serta tidak mengurangi hak konstitusinya.

Di masa rezim SBY ini, kondisi-kondisi bargaining yang sering melibatkan nilai-nilai bangsa seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan NKRI kerap dijadikan tawar menawar politik, bukan suatu keadaan yang final, mungkin para pemain nego-nego politik tau, bahwa prinsip-prinsip dasar bangsa itu tidak bisa dihancurkan, tapi bila dijadikan alat politik akan teramat seksi.

FPI bagaimanapun kerap melakukan hal-hal yang dirasakan bertabrakan dengan prinsip dasar bangsa yaitu Pancasila dan keberagaman. Tapi entah kenapa kesaktian FPI ini luar biasa sekali, mereka berani membentak-bentak Presiden di depan media, mereka berani melakukan improvisasi-improvisasi yang kemudian menggoyang ketentraman publik, sudah tidak terhitung aksi melawan ketertiban sipil dilakukan oleh FPI.

Sementara di sisi lain Lurah Susan bekerja dengan baik, disiplin dan punya semangat melayani publik, kenapa hal ini justru menjadi kesalahan.

Indonesia tidak dibangun berdasarkan perbedaan, tapi Indonesia dibangun berdasarkan semangat untuk bersatu, semangat untuk punya Rumah Bersama, Indonesia dibangun dengan membentuk moralitas peradaban yaitu : Pancasila. Inilah tujuan besar kita sebagai bangsa, bila Menteri Dalam Negeri-nya saja masih gagap terhadap tujuan besar bangsa, bagaimana dengan pendidikan politik kewarganegaraan?
Terus terang, alam pemikiran Mendagri kita amat memprihatinkan............

(Anton DH Nugrahanto)