Nasional,
Ahok: Lakukan Interpelasi dengan Debat Terbuka
Posted by Unknown
Published on 27 May 2013
Jakarta - Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menandatangani surat
pengajuan hak interpelasi untuk melakukan debat terbuka dengan
dirinya. Debat terbuka tersebut, katanya, harus dilakukan secara
terbuka. Seluruh media massa harus diizinkan untuk melihat debat terbuka
tersebut, sehingga masyarakat dapat menilai permasalahan yang
sebenarnya.
“Gini saja. Suruh interpelasi saja, tetapi dilakukan dengan debat terbuka. Suruh semua media masuk. Biar masyarakat yang menilai. Biar jelas. Siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti,” kata Basuki di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (27/5).
Begitu juga dengan penunjukan PT Asuransi Kesehatan (Askes) sebagai pelaksana Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ahok menjelaskan, KJS bukan Askes, melainkan PT Askes ditunjuk sebagai pengelola KJS sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang (UU). Ada surat dari Menteri Kesehatan menjadikan pemprov DKI sebagai contoh. Adakan saja debat terbuka, biar mereka mengerti Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa menang melawan UU. Yang penting lakukan interpelasi dan terbuka untuk umum,” tegasnya.
Meski ada pengajuan hak interpelasi, pria yang akrab disapa Ahok menegaskan pemberian KJS kepada 1,7 juta jiwa tidak akan ditunda. Melainkan tetap akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yan telah ditetapkan.
“Jalan terus, dong. Urusan apa dengan interpelasi? Tidak ada yang salah dengan itu. Tadi kan alasannya 16 RS mundur, tetapi akhirnya 14 RS tidak jadi mundur, sekarang cari-cari alasan lagi. Nyenggol lagi soal Askes. Askes salah di mana?” ujarnya.
Dia mengajak seluruh pihak termasuk anggota dewan untuk melihat secara umum tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Harus dilihat pelaksanaan Jamkesda apakah sanggup dengan angka Rp 23.000 per bulan. Sedangkan sistemnya saja belum sempurna, padahal tahun depan sudah akan dilaksanakan BPJS Kesehatan.
“Jadi tidak usah banyak ributlah. Diinterpelasi saja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka,” tantang Ahok.
“Gini saja. Suruh interpelasi saja, tetapi dilakukan dengan debat terbuka. Suruh semua media masuk. Biar masyarakat yang menilai. Biar jelas. Siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti,” kata Basuki di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (27/5).
Begitu juga dengan penunjukan PT Asuransi Kesehatan (Askes) sebagai pelaksana Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ahok menjelaskan, KJS bukan Askes, melainkan PT Askes ditunjuk sebagai pengelola KJS sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang (UU). Ada surat dari Menteri Kesehatan menjadikan pemprov DKI sebagai contoh. Adakan saja debat terbuka, biar mereka mengerti Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa menang melawan UU. Yang penting lakukan interpelasi dan terbuka untuk umum,” tegasnya.
Meski ada pengajuan hak interpelasi, pria yang akrab disapa Ahok menegaskan pemberian KJS kepada 1,7 juta jiwa tidak akan ditunda. Melainkan tetap akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yan telah ditetapkan.
“Jalan terus, dong. Urusan apa dengan interpelasi? Tidak ada yang salah dengan itu. Tadi kan alasannya 16 RS mundur, tetapi akhirnya 14 RS tidak jadi mundur, sekarang cari-cari alasan lagi. Nyenggol lagi soal Askes. Askes salah di mana?” ujarnya.
Dia mengajak seluruh pihak termasuk anggota dewan untuk melihat secara umum tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Harus dilihat pelaksanaan Jamkesda apakah sanggup dengan angka Rp 23.000 per bulan. Sedangkan sistemnya saja belum sempurna, padahal tahun depan sudah akan dilaksanakan BPJS Kesehatan.
“Jadi tidak usah banyak ributlah. Diinterpelasi saja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka,” tantang Ahok.
Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD
ARTIKEL TERKAIT
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan click disini, atau berlangganan gratis via Email, Terima kasih.
0 comments
Readers Comments
Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan blog Gorontalo Life. Admin berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.